HUBUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PENGUASA



HUBUNGAN PARTAI  POLITIK DENGAN PENGUASA
Kekuasaan bagaimanapun bentuknya tidak bisa dilepaskan dari partai politik. Meskipun ada bentuk sistem politik tertentu yang memangkas eksistensi partai politik, tetap saja partai politik tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Gejala hadirnya partai politik dalam suatu negara selalu ada, dikarenakan partai politik merupakan sarana yang paling ampuh untuk merebut kekuasaan maupun menekannya. Partai politik juga mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi kebijakan umum.

Setiap penguasa umumnya memperoleh kekuasaan karena dukungan dari partai politik. Tak terlebih lembaga eksekutif maupun legislatif. Oleh karena itu, setiap penguasa mempunyai kepentingan parpol yang menyertainya. Akibatnya setiap keputusan yang dihasilkan murni bukan karena kepentingan rakyat. Melainkan karena kepentingan partainya. Apalagi sistem  multipartai yang diterapkan di Indonesia dewasa ini menuntut adanya proses koalisi untuk bisa mencapai kata mufakat dalam meloloskan kebijakan maupun UU. Karena tidak mungkin bisa satu partai memperoleh keputusan bulat dalam suatu rapat. Proses lobbying pun tak dapat dihindarkan. 
Banyaknya kepentingan yang ingin diakomodir pun lama-kelamaan menyebabkan divided government. Tarik ulur kepentingan pun terjadi. Pemerintah tidak bisa menjalankan fungsi semestinya. Gambaran hubungan antara legislatif dan eksekutif sekiranya seperi itu. Kebijakan yang dikeluarkan eksekutif tidak akan berjalan jika eksekutif tidak menguasai mayoritas parlemen. Begitupun sebaliknya. Kebijakan eksekutif akan selalu dipertanyakan dan dicari kesalahannya melalui hak interpelasi dan hak veto legislatif apabila eksekutif tidak menguasai mayoritas parlemen.
            Dengan tidak stabilnya struktur ketatanegaraan kita, rakyat biasa lah yang mendapat imbasnya karena banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya menguntungkan kaum-kaum elit saja, mereka (Pemerintah) lebih cenderung memntingkan partainya dibanding dengan rakyatnya. Lalu apakah Partai Politik harus kita hilangkan di Negara kita? Tentunya itu bukanlah solusi yang terbaik, karena sebenarnya bukanlah partainya yang bermasalah melainkan orang-orang yang berkecimpun didalamnya harus sadar  bahwa apa yang mereka perbuat dapat merugikan orang banyak, lebih tepatnya lagi kalau budaya hukumlah yang harus kita perbaiki.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

POLITIK HUKUM DI INDONESIA PEMIKIRAN POLITIK HUKUM MAHFUD MD PENDAHULUAN A.    Latar Belakang Indonesia sebagai negara yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Moh Hatta atas nama bangsa Indonesia merupakan detik-detik penjebolan tertib hukum sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional (Tatanan Hukum Nasional). Walapun tertib hukum berasal dari warisan kolonial. Dengan demikian arah cita-cita bangsa Indonesia yang tercermin dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 pada alenia keempat dan menjadi landasan dasar negara Indonesia yakni pancasila. Seiring berjalannya waktu pembangunan tertib hukum mengalami banyak perubahan, disebabkan tatanan hukum nasional indonesia merupakan hasil warisan dari masa penjajahan kolonial yang di rasa tertib hukum berbeda dengan keadaan bangsa Indonesia. Untuk itu dalam perkembangannya perlu adanya perubahan sehingga perlu adanya politik hukum, dimana ...
Baca selengkapnya